IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KECAMATAN SAKTI KABUPATEN PIDIE

Abstract

Batas usia menikah ditetapkan dengan banyak pertimbangan melalui aspirasi masyarakat, lembaga, organisasi perempuan dan juga komisi anak  Penerapan peraturan Undang-undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh pihak pemerintah dalam hal ini adalah KUA (kantor urusan agama) tentunya harus ada penerapan sebagai salah satu syarat dalam menikah, namun disini bagaimana jika pemerintah tidak mengetahui bahwa ada sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur karena mereka yang melaporkan umur mereka menambah jumlah usianya agar pihak KUA memberikan izin untuk melakukan perkawinan. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana batas usia menikah menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bagaimana implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Jenis penelitian termasuk penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengkaji mengenai perilaku masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di masyarakat Hasil penelitian ini adalah Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sangat efektif dilakukan dalam penerapannya yaitu  KUA dengan bantuan penyuluh telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada masyarakat maupun melalui perangkat-perangkat desa. Adapun kesadaran masyarakat akan pentingnya regulasi batas minimal pernikahan juga ada sehingga dengan demikian masyarakat telah membantu mengefektifkan regulasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.